5 Alasan Kenapa Kita Perlu Mendukung Pajak Layanan Live Stream

Vokasi News – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan memperluas basis pajak (tax base), yaitu menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sebelumnya belum terdaftar serta memperluas cakupan objek pajak. Perluasan basis pemajakan ini dilakukan dengan harapan mewujudkan keadilan menyeluruh dalam pemajakan.

 

Sementara itu, pada masa pandemi, terjadi percepatan penggunaan IT untuk berbagai sektor. Pada World Economic Forum 2016, Klaus Schwab pertama kali mengungkapkan bahwa Revolusi 4.0 memang sudah menjadi tema yang diperbincangkan hampir pada seluruh aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran era digital utamanya dalam ekonomi digital menjadi kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 

Potensi era digital terbilang besar terhadap perekonomian Indonesia, hal ini terbukti pada pengguna internet Indonesia yang memperoleh angka seratus juta lebih. Dalam masa pandemi ini justru pelonjakan penggunaan internet terjadi secara pesat. Arif Prabowo selaku VP Corporate Communication PT Telkom menyatakan traffic meningkat 13 % pada malam hari, sedangkan meningkat 15 % tolak ukur traffic rata-rata. Sementara itu, Telkomsel menunjukkan data internal pengumpulan persentase layanan broadband mereka mencapai 16 % selama Work From Home (WFH) akibat COVID-19. Peningkatan traffic itu didominasi oleh bertumbuhnya pemakai aplikasi belajar online seperti Ruangguru, Google Classroom dan Paket Ilmupedia yang meningkat lebih dari 5404 %. Sementara untuk traffic data layanan video streaming seperti Youtube, Telkomsel mencatat ada peningkatan traffic payload sebesar 17 %.

 

Sesuai dengan keberadaan pajak sebagai tonggak ekonomi, peningkatan layanan live stream tentu menjadi momentum untuk mendorong pemerintah menyegerakan pemberlakuan pengenaan pajak atas layanan live stream digital yang sebelumnya masih berada dalam keraguan. Dimulai pada 1 Agustus 2020, pemerintah mulai memberlakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sesuai dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diatur dalam PMK No 48/PMK.03/2020.

 

Pertimbangan menjadikan layanan streaming musik dan film sebagai objek pajak dapat menjadi salah satu upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak.

 

Writer : Aisyah Cindy

2 Comments

  • Penggunaan advertising baik streaming , ecommerce dll dan media elektronik oleh corporate memang seharusnya dikenakan pajak , apalagi corporate asing yg masuk wilayah indonesia , agar kita tdk dijadikan sekedar pasar dan ini juga utk instrument regulasi agar persaingan perusahaan asing dan lokal terjadi dg sehat , disisi lain meningkatkan pajak pendapatan nasional , seiring dh turunnya penerimaan pajak di saat pandemic ini .

    Ridwan
    Reply
  • I am very happy if my child sukses and
    Creatif and product in the tax science
    Becouse Indonesian need good people
    Finally Indonesian became good Nation and have good economic
    Sukses for Aisyah..

    Dra.Hj.Enny Purwati,MM
    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart