VOKASI NEWS – Kepatuhan Wajib Pajak merupakan fondasi utama keberhasilan sistem perpajakan yang menganut self assessment system. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, kepercayaan tersebut tetap memerlukan mekanisme pengawasan agar pelaporan pajak dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai kondisi riil.
Salah satu bentuk pengawasan yang diterapkan DJP adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dengan data yang dimiliki fiskus.
Benchmarking Menjadi Dasar Analisis SP2DK
Wajib Pajak yang menerima SP2DK diberikan hak untuk menyampaikan penjelasan atau sanggahan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Apabila diperlukan, Wajib Pajak juga dapat mengajukan perpanjangan waktu. Salah satu instrumen yang sering menjadi dasar penerbitan SP2DK adalah benchmarking, yaitu metode analisis yang membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio rata-rata industri sejenis.
Benchmarking bekerja dengan menyandingkan berbagai rasio keuangan Wajib Pajak terhadap standar yang telah disusun DJP berdasarkan kelompok usaha tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya.
Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), dan Pretax Profit Margin (PPM). Rasio lainnya meliputi rasio Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan, Dividend Payout Ratio (DPR), serta rasio biaya gaji, bunga, sewa, penyusutan, dan input lainnya. Selain itu, total benchmarking juga menggunakan rasio penghasilan dan biaya luar usaha terhadap omzet.
Ketika salah satu atau beberapa rasio suatu perusahaan berada jauh di bawah atau di atas standar industri, kondisi ini menjadi indikator awal. Indikator tersebut mendorong fiskus untuk melakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut biasanya ditindaklanjuti melalui penerbitan SP2DK. Penting untuk dipahami bahwa hasil benchmarking bukanlah alat bukti final maupun dasar mutlak untuk melakukan koreksi pajak. Fungsinya terbatas sebagai alat penyaringan awal dalam rangkaian pengawasan kepatuhan.
Perbedaan Rasio Tidak Selalu Menunjukkan Ketidakpatuhan
Perbedaan rasio keuangan dapat dipengaruhi banyak faktor yang sah secara bisnis, seperti skala usaha, strategi pemasaran, kondisi geografis, karakteristik sektor usaha, hingga situasi eksternal seperti pandemi yang menekan omzet perusahaan. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang menerima SP2DK akibat ketidaksesuaian rasio benchmarking tetap memiliki hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasi tersebut harus disertai bukti pendukung yang relevan.
Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas pengawasan berbasis benchmarking turut berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kontribusi tersebut terutama mendukung SDG 16 tentang institusi yang kuat, akuntabel, dan transparan, serta SDG 17 mengenai kemitraan dan penguatan sumber daya domestik.
Pemantauan Rasio Keuangan Perlu Dilakukan Secara Berkala
Penerimaan pajak yang optimal dan pengawasan kepatuhan yang efisien merupakan salah satu bentuk mobilisasi sumber daya dalam negeri. Upaya tersebut mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada utang maupun bantuan luar negeri. Bagi pelaku usaha, penerapan benchmarking oleh DJP sebaiknya menjadi pengingat pentingnya melakukan pemantauan rasio keuangan secara mandiri dan berkala. Pelaku usaha juga perlu melakukan rekonsiliasi data akuntansi dengan data perpajakan serta menyiapkan dokumentasi pendukung yang memadai.
Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu timbul ketidaksesuaian dengan standar industri, perusahaan telah siap memberikan penjelasan yang kredibel. Kesiapan tersebut memungkinkan proses pengawasan berjalan secara kooperatif dan tidak menimbulkan sengketa pajak yang berkepanjangan.
[BACA JUGA: Penerapan Metode Comparable Uncontrolled Price untuk Menguji Kewajaran Transaksi Afiliasi Pada PT X]
Penulis: Nadila Puspa Hardini
Editor: Vioretha (Tim Vokasi Branding)
