VOKASI NEWS – Bayangkan sebuah perusahaan yang sudah rutin membayar pajak tiba-tiba diminta membayar dua kali lipat dari nilai pajak yang sebenarnya terutang. Itulah yang dialami PT X, perusahaan jasa pengolahan air bersih (water treatment) di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan tersebut menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Tahun Pajak 2023. Kisah ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya ketelitian dalam mengelola laporan pajak. Kisah ini juga menunjukkan bahwa masih ada jalan keluar bagi wajib pajak yang beritikad baik.
Ketika Laba Nihil Berujung Masalah
Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan, PT X mencatatkan penghasilan kena pajak sebesar Rp0,00, alias tidak ada pajak yang perlu dibayar. Bahkan, perusahaan ini sempat menerima pengembalian pendahuluan atau restitusi pajak karena dianggap kelebihan bayar. Namun, saat tim pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik turun langsung memeriksa pembukuan PT X, cerita yang terungkap ternyata berbeda.
Pemeriksa menemukan tiga masalah utama. Pertama, terdapat biaya pembelian bahan baku senilai Rp357 juta. Biaya tersebut seharusnya dicatat sebagai Harga Pokok Penjualan, tetapi justru dibukukan sebagai biaya usaha biasa. Kedua, ada biaya sebesar Rp3 juta yang tidak memiliki bukti pendukung sama sekali. Ketiga, dan yang paling besar dampaknya, PT X mengklaim pengurang penghasilan (Penyesuaian Fiskal Negatif) senilai lebih dari Rp1 miliar. Namun, pengurang tersebut ternyata tidak memenuhi syarat untuk diakui secara perpajakan.
Setelah dikoreksi, penghasilan kena pajak PT X yang semula Rp0,00 berubah drastis menjadi Rp652,8 juta. Akibatnya, muncul kekurangan pajak sebesar Rp44,2 juta. Karena PT X sudah lebih dulu menerima restitusi tanpa pemeriksaan, aturan perpajakan mengharuskan kekurangan ini dikenai sanksi kenaikan sebesar 100 persen. Artinya, PT X harus membayar dua kali lipat dari kekurangan pajaknya sehingga total kewajiban membengkak menjadi Rp88,4 juta.
Mencari Jalan Keluar dari Beban yang Memberatkan
Sanksi sebesar itu tentu bukan angka kecil bagi sebuah perusahaan. Beruntung, PT X tidak sendirian menghadapi masalah ini. Perusahaan ini didampingi oleh konsultan pajak dari PT POP Jasa Indonesia yang membantu mencari solusi. Ternyata, undang-undang perpajakan memberi ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan karena kekhilafan atau ketidaktahuan.
Sebagai langkah awal menunjukkan itikad baik, PT X segera melunasi pokok pajak yang kurang dibayar sebelum mengajukan permohonan resmi kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. PT X juga bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dengan menerima seluruh temuan pemeriksa tanpa mengajukan keberatan. Sikap ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi DJP dalam menilai permohonan yang diajukan.
Hasil Perjuangan: Sanksi Berkurang 25 Persen
Setelah melalui proses penelitian oleh DJP, kabar baik pun datang. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mengabulkan sebagian permohonan PT X dengan memberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 25 persen melalui penerbitan tujuh Surat Keputusan. Total kewajiban pajak PT X yang semula Rp98,9 juta pun turun menjadi Rp87,4 juta atau berkurang sekitar Rp11,5 juta.
Meski persentase pengurangannya belum maksimal, keputusan ini tetap menjadi angin segar bagi PT X. Sebab, jika permohonan diajukan sebelum pemeriksaan dimulai dan seluruh pokok pajak telah dilunasi terlebih dahulu, wajib pajak berpeluang memperoleh pengurangan sanksi hingga 75 persen. Inilah pelajaran penting yang dapat dipetik. Semakin cepat dan semakin lengkap kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula peluang memperoleh keringanan.
Bukan Sekadar Urusan Perusahaan, tetapi Juga Urusan Bangsa
Kisah PT X mungkin terasa seperti persoalan teknis yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, di balik setiap rupiah pajak yang dibayarkan, ada kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Lebih dari 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan membayar pajak juga sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 17 tentang Partnerships for the Goals. Salah satu target SDG tersebut adalah memperkuat kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan dari dalam negeri, termasuk melalui pajak. Selain itu, mekanisme pengurangan sanksi yang adil dan transparan seperti yang dialami PT X juga mencerminkan semangat SDG 16 tentang kelembagaan yang kuat, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Kasus PT X mengingatkan bahwa kesalahan kecil dalam mencatat biaya dapat berdampak besar pada kewajiban pajak perusahaan. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia tetap memberi ruang keadilan bagi wajib pajak yang jujur, kooperatif, dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Bagi para pelaku usaha, pesannya jelas: rapikan pembukuan sejak awal, simpan setiap bukti transaksi, dan jangan ragu berkonsultasi dengan ahli pajak. Langkah tersebut penting dilakukan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih besar.
[BACA JUGA: Mengapa Mobile Banking Tetap Dipilih Meski Ancaman Cybercrime Meningkat?]
Penulis: Selpiya Salsabila
Editor: Vioretha (Tim Vokasi Branding)
