VOKASI NEWS – Aturan baru BPJS Kesehatan, dan peran Vokasi Universitas Airlangga dalam sistem kesehatan berdasarkan hasil analisis Mahasiswa Fakultas Vokasi.
Aturan baru BPJS Kesehatan yang mewajibkan 144 diagnosa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, memicu diskusi luas. Kebijakan ini bertujuan mengurangi rujukan ke rumah sakit, mempercepat layanan, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Namun, puskesmas menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelatihan tenaga medis. Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR), dengan program kesehatan unggulannya, berperan penting dalam mendukung kebijakan ini melalui pendidikan tenaga kesehatan yang kompeten.
Kebijakan ini menyoroti pentingnya FKTP sebagai gerbang utama pelayanan kesehatan. Namun, implementasi yang tidak merata memunculkan kekhawatiran tentang kualitas layanan. Artikel ini membahas latar belakang aturan, tantangan di lapangan, dan bagaimana Vokasi UNAIR berkontribusi mengatasi kendala tersebut.
Latar Belakang Kebijakan dan Tantangan FKTP
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2014, FKTP harus menangani 144 diagnosa umum untuk mengurangi beban rumah sakit. BPJS Kesehatan ingin memperkuat akses layanan primer, tetapi banyak puskesmas kesulitan karena:
- Minimnya Fasilitas: Kurangnya peralatan medis dan tenaga spesialis menghambat penanganan diagnosa kompleks.
- Keterampilan Terbatas: Dokter umum di FKTP memerlukan pelatihan tambahan untuk menangani kasus beragam.
- Beban Pasien: Lonjakan pasien dapat memperpanjang waktu tunggu, berisiko menurunkan kepuasan.
Sebuah posting di X mencerminkan kekhawatiran ini, menyebutkan bahwa pasien sering harus melalui beberapa kali kunjungan ke FKTP sebelum dirujuk, meskipun fasilitasnya terbatas.
Peran Vokasi UNAIR dalam Mendukung Kebijakan
Fakultas Vokasi UNAIR, melalui Departemen Kesehatan, menawarkan solusi jangka panjang dengan melatih tenaga kesehatan yang siap mendukung FKTP. Program studi di Vokasi UNAIR menghasilkan lulusan dengan 70% kurikulum praktik. Lulusan ini mampu menangani diagnosa umum dengan presisi, mendukung kebijakan BPJS.
Selain itu, Vokasi UNAIR aktif menyelenggarakan pelatihan dan kunjungan studi, memperkenalkan inovasi kesehatan kepada calon tenaga medis. Program pelatihan berkelanjutan bagi dokter dan perawat di FKTP dapat diintegrasikan dengan keahlian dosen Vokasi, memastikan tenaga kesehatan mampu menangani 144 diagnosa dengan baik.
Solusi untuk Keberhasilan Implementasi
Untuk mengatasi tantangan, beberapa langkah strategis dapat diambil:
- Investasi Infrastruktur: Pemerintah harus meningkatkan anggaran FKTP untuk peralatan dan tenaga medis.
- Kolaborasi dengan Akademisi: Kerja sama dengan Vokasi UNAIR untuk pelatihan rutin dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.
- Sosialisasi Publik: Edukasi masyarakat tentang peran FKTP akan mengurangi ekspektasi rujukan langsung ke rumah sakit.
Aplikasi PCare BPJS juga dapat dioptimalkan untuk mempercepat administrasi dan diagnosis di FKTP, didukung oleh lulusan teknologi kesehatan dari UNAIR.
[BACA JUGA: Insan Kampus Berkontribusi untuk Negeri: Dialog Inspiratif Dekan Vokasi UNAIR di Radio Suara Muslim]
Aturan BPJS Kesehatan tentang 144 diagnosa di FKTP adalah langkah menuju sistem kesehatan yang efisien. Dengan kontribusi Vokasi UNAIR dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dapat diatasi. Kolaborasi antara BPJS, pemerintah, dan institusi seperti UNAIR akan memastikan layanan kesehatan primer yang inklusif dan berkualitas, mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia
***
Penulis : Desy Wulandari
Editor : Oky Sapto Mugi Saputro – Tim Branding Fakultas Vokasi UNAIR
