VOKASI NEWS – Mendengar istilah pemeriksaan pajak, sebagian besar pelaku usaha mungkin langsung membayangkan tagihan pajak bernilai fantastis atau sengketa yang berlarut-larut. Anggapan tersebut memang sering muncul, tetapi benarkah setiap pemeriksaan pajak selalu berakhir seperti itu? Faktanya, pemeriksaan pajak tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan wajib pajak. Proses tersebut menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan bukti dan penjelasan atas transaksi yang dipersoalkan.
Gambaran tersebut dapat dilihat dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT X, yaitu perusahaan distributor produk kosmetik yang diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Tahun Pajak 2021. Pemeriksaan dimulai pada Juli 2024 berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas pajak. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya beberapa transaksi yang perlu diuji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Ketika Dokumen Menjadi Penentu
Selama proses pemeriksaan, pemeriksa meminta berbagai dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan, Surat Pemberitahuan (SPT), general ledger, rekening koran, hingga berbagai bukti transaksi. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk mencocokkan laporan perpajakan perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya.
Menariknya, Tidak Semua Temuan Pemeriksa Berakhir menjadi Koreksi Pajak
Salah satu koreksi sempat muncul pada komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan nilai sekitar Rp50,8 juta. Namun, setelah perusahaan menyampaikan dokumen pendukung tambahan pada tahap pembahasan hasil pemeriksaan, koreksi tersebut akhirnya dibatalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan yang tertata dengan baik dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pemeriksaan.
Menurut hasil wawancara dengan salah satu konsultan pajak PT Pasagung Prima Solution, pemeriksaan pajak bukan hanya berfokus pada pencarian kesalahan, tetapi juga menguji apakah bukti yang dimiliki wajib pajak telah cukup untuk mendukung setiap transaksi yang dilaporkan.
Tidak Semua Koreksi Dapat Dibatalkan
Meskipun demikian, tidak seluruh koreksi memperoleh hasil yang sama. Pemeriksa tetap menemukan beberapa transaksi yang belum memenuhi ketentuan perpajakan. Transaksi tersebut antara lain berupa biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, jasa yang belum dipotong PPh Pasal 23, kredit pajak PPh Final yang tidak dapat divalidasi, serta pemberian Barang Kena Pajak secara cuma-cuma yang belum dipungut PPN. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP).
PT X sempat mengajukan keberatan atas sebagian hasil pemeriksaan. Namun, sebelum keputusan keberatan diterbitkan, permohonan tersebut dicabut sehingga proses penyelesaian pemeriksaan berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih dari Sekadar Menghitung Pajak
Kasus PT X memberikan gambaran bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan menghitung dan membayar pajak tepat waktu. Kelengkapan bukti transaksi dan pencatatan yang rapi merupakan aspek penting dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk menjelaskan setiap transaksi kepada pemeriksa juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Pada akhirnya, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan pajak juga menjadi pengingat bagi wajib pajak akan pentingnya penerapan administrasi perpajakan yang baik dan tertib. Adanya administrasi perpajakan yang memadai membuat perusahaan dapat meminimalkan koreksi, mengurangi potensi sengketa, serta menciptakan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi perpajakan, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terus tumbuh seiring terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. (Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Data Tugas Akhir, 2026).
[BACA JUGA: Edukasi Bijak Menggunakan Obat Setengah Padat Bagi Keluarga]
Penulis: Eviolina Tiara Anggraini
Pembimbing: Annisa Wulandari
Editor: Aghnia Faiza (Tim Branding Vokasi)
