VOKASI NEWS – Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Optimalisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
SP2DK merupakan langkah awal pengawasan yang dilakukan ketika DJP. Langkah yang bertujuan untuk menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data perpajakan yang dimiliki dengan pelaporan yang
disampaikan wajib pajak. SP2DK memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung sebelum dilakukan tindakan lanjutan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pembinaan terhadap wajib pajak.
Penyelesaian SP2DK Melalui Klarifikasi
Hasil kajian pada tugas akhir menunjukkan bahwa penyebab diterbitkannya SP2DK berasal dari rendahnya rasio Cash Turnover Ratio (CTTOR) perusahaan dibandingkan dengan benchmark yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh transaksi penjualan kepada pihak afiliasi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan penjualan kepada pelanggan lainnya. Akibatnya, omzet dan laba kena pajak yang dilaporkan menjadi lebih rendah sehingga memunculkan indikasi ketidakwajaran dalam analisis fiskus.
Penyelesaian SP2DK dilakukan melalui pembahasan antara perusahaan dan fiskus dengan menyampaikan data pendukung atas transaksi yang dilakukan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya penyesuaian omzet neto sebesar Rp1.629.229.800 sehingga rasio CTTOR meningkat sesuai benchmark yang digunakan DJP. Penyesuaian tersebut berdampak pada timbulnya kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 sebesar Rp247.123.727 serta kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp162.922.980.
Pentingnya Administrasi Perpajakan
Kasus tersebut menunjukkan bahwa administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Dokumentasi transaksi yang lengkap, pencatatan akuntansi yang akurat, serta rekonsiliasi antara laporan keuangan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai perlu dilakukan secara berkala. Langkah tersebut mampu mengurangi risiko perbedaan data yang dapat memunculkan pengawasan dari otoritas pajak.
Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi perlu memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan perpajakan akan menghasilkan pelaporan yang lebih wajar serta meminimalkan potensi sengketa perpajakan di masa mendatang. Penyusunan dokumentasi transfer pricing juga menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi transaksi usaha.
Membangun Kepatuhan untuk Mendukung Pembangunan
SP2DK seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penyelesaian yang dilakukan secara kooperatif memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan sekaligus meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kepatuhan perpajakan yang semakin baik akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Penerimaan tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi perpajakan yang tertib tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
[BACA JUGA: Pemanfaatan Data Penjualan TikTok Go untuk Mendukung Evaluasi Pemasaran GeprekinAja]
Penulis: Meylina Putri Maulidya
Dosen Pembimbing: Izmi Dwira Eriani
Editor: Nawal Eka Paramita (Tim Vokasi Branding)
