VOKASI NEWS – PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan industri di Indonesia. Perusahaan yang berada di bawah naungan PT Pupuk Indonesia Holding Company ini bergerak di bidang produksi pupuk, produk nonpupuk, bahan kimia, serta penyediaan berbagai layanan pendukung. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas.
Selain memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani di seluruh Indonesia, PT Petrokimia Gresik juga terus mengembangkan berbagai produk kimia untuk mendukung sektor industri. Peran tersebut menjadikan perusahaan sebagai salah satu BUMN yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Di sisi lain, perusahaan juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Petrokimia Gresik sebagai Perusahaan Strategis
Sejarah PT Petrokimia Gresik diawali dari Proyek Petrokimia Surabaya yang pembangunannya dimulai melalui penandatanganan kontrak pada 10 Agustus 1964. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa tahun, perusahaan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, pada 10 Juli 1972. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi resmi perusahaan.
Kawasan industri PT Petrokimia Gresik berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Luas kawasan industrinya mencapai lebih dari 450 hektare. Kapasitas produksinya sekitar 8,9 juta ton setiap tahun. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 5 juta ton produk pupuk dan 3,9 juta ton produk nonpupuk. Sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Sementara itu, sebagian kecil saham dimiliki oleh Yayasan Petrokimia Gresik.
Strategi Bisnis dan Pelayanan Perusahaan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Petrokimia Gresik tidak hanya berfokus pada proses produksi. Perusahaan juga menerapkan berbagai strategi pemasaran agar produknya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya petani. Salah satu strategi yang dilakukan ialah penyelenggaraan demonstration plot (demplot). Kegiatan tersebut menjadi media edukasi mengenai penerapan pemupukan berimbang di lahan pertanian.
Selain itu, perusahaan melaksanakan sosialisasi kepada petani, penyuluh, distributor, dan kios resmi mengenai penggunaan produk, rekomendasi pemupukan, serta kebijakan pemerintah terkait pupuk. Upaya tersebut diperkuat melalui brosur, artikel, media cetak, media elektronik, hingga media digital. PT Petrokimia Gresik juga membangun hubungan dengan jaringan distribusi melalui temu kios, temu distributor, sarasehan petani, serta koordinasi bersama petugas teknis di berbagai daerah. Perusahaan turut menyediakan layanan bebas pulsa selama dua puluh empat jam untuk memberikan informasi, menerima saran, dan menampung keluhan masyarakat.
Memahami PPh Pasal 15
Selain menjalankan kegiatan operasional, setiap perusahaan juga memiliki kewajiban memenuhi ketentuan perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara. Salah satu ketentuan tersebut ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Ketentuan ini mengatur pengenaan pajak menggunakan norma penghitungan khusus terhadap kelompok wajib pajak tertentu. Kelompok tersebut memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan wajib pajak pada umumnya.
Penerapan PPh Pasal 15 di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996. Regulasi tersebut bertujuan memberikan mekanisme penghitungan pajak yang sesuai dengan karakteristik bidang usaha tertentu. Dengan demikian, proses pemungutan pajak dapat berlangsung lebih efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Penerapan PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 diterapkan kepada beberapa kelompok wajib pajak dengan tarif yang berbeda sesuai karakteristik usahanya. Perusahaan penerbangan dalam negeri dikenai tarif sebesar 1,8 persen dari peredaran bruto. Perusahaan pelayaran dalam negeri dikenai tarif final sebesar 1,2 persen dari peredaran bruto. Sementara itu, perusahaan penerbangan atau pelayaran luar negeri dikenai tarif final sebesar 2,64 persen dari peredaran bruto.
Kantor Perwakilan Dagang Asing yang tidak memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenai tarif final sebesar 0,44 persen dari nilai ekspor bruto. Adapun wajib pajak dalam negeri yang bergerak di bidang jasa maklon internasional untuk produk mainan anak dikenai tarif sebesar 2,1 persen dari total biaya pembuatan atau perakitan di luar biaya bahan baku.
Sebagai ilustrasi, PT Sebrang Laut sebagai perusahaan pelayaran dalam negeri melakukan kontrak pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas dari Jakarta ke Surabaya dengan PT Pulp Wijaya. Nilai kontrak tersebut sebesar Rp500.000.000. Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 15, penghasilan tersebut dikenai tarif final sebesar 1,2 persen dari peredaran bruto. Dengan demikian, PPh Pasal 15 yang harus dipotong oleh PT Pulp Wijaya sebesar Rp6.000.000.
Melalui tinjauan terhadap PT Petrokimia Gresik dan penerapan PPh Pasal 15, dapat dipahami bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi maupun strategi pemasaran. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola operasional secara profesional, membangun hubungan baik dengan pelanggan, serta memenuhi kewajiban perpajakan. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara berkesinambungan.
[BACA JUGA: Terbitnya Surat Imbauan Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 Akibat Perubahan Status Menjadi Pengusaha Kena Pajak]
***
Penulis: Muhammad Ilham Al Dikna
Editor: Cheiza Xaviera (Tim Branding Vokasi)
