VOKASI NEWS – Analisa optimalisasi anggaran penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sebuah instansi.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan warga negara Indonesia yang memenui syarat tertentu. Adapun yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan menduduki jabatan pemerintahan. PPPK ini juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah. Oleh karena itu optimalisasi anggaran penggajian PPPK menjadi penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Analisa ini bertujuan untuk memahami bagaimana instansi pemerintah X dapat mengoptimalkan anggaran penggajian PPPK tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dalam melakukan anggaran penggajian PPPK suah enjadi kewajiban instansi pemerintah untuk melkukan analisis kebutuhan dan pengeluaran. Langkah pertaa yang diambil yaitu:
- optimalisasi anggaran penggajian PPPK adalah melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Instansi pemerintah X perlu mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi PPPK yang diperlukan. Analisis ini penting untuk menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kinerja instansi.
- Setelah kebutuhan tenaga kerja diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menghitung total pengeluaran untuk penggajian PPPK. Penghitungan ini harus mencakup gaji pokok, tunjangan, dan insentif lain yang berhak diterima oleh PPPK. Dengan mengetahui total pengeluaran, instansi dapat merencanakan anggaran secara lebih efektif.
Anggaran penggajian PPPK agar mencapai titik optimal dapat mengikuti peraturan penggajian sesuai dengan standar peraturan yang sudah tersedia, seperti berikut ini:
Pengaturan Struktur Gaji dan Tunjangan
Pengaturan struktur gaji dan tunjangan yang tepat dapat membantu dalam optimalisasi anggaran. Instansi pemerintah X perlu menetapkan skala gaji yang sesuai dengan standar yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Penetapan skala gaji yang diberikan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan tanggung jawab kerja.
Selain gaji, tunjangan juga merupakan komponen penting dalam penggajian PPPK. Instansi pemerintah X harus memastikan bahwa tunjangan yang diberikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan pegawai. Pengaturan tunjangan yang bijaksana dapat membantu menghemat anggaran tanpa mengurangi kesejahteraan pegawai.
Penerapan Sistem Penggajian yang Efisien
Sistem penggajian yang efisien dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan pembayaran gaji. Instansi pemerintah X harus mengadopsi sistem penggajian berbasis teknologi untuk memudahkan proses penghitungan dan pembayaran gaji. Penggunaan teknologi dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi. Penerapan sistem penggajian yang efisien juga dapat membantu dalam pemantauan dan pengendalian anggaran. Sistem ini memungkinkan instansi untuk melacak pengeluaran penggajian secara real-time. Suatu anggaran belanja pegawai dapat dikatan efisien apabila Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya atau bisa disebut dengan (spending well).
BACA JUGA: Pengaruh Pemberian Terapi Akupunktur Terhadap Perubahan Tekanan Darah Penderita Hipertensi
Pengukuran efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi seperti staf, upah, biaya administratif dan keluaran yang dihasilkan. Adapula mengenai pengertian efisiensi yaitu sebagai kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga menghasilkan hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi ialah suatu metode pengidentifikasian rasio untuk mengelola sumber daya keuangan. Efisiensi secara umum mengacu pada pencapaian hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya dan SDM yang tersedia dalam jangka waktu yang realistis, tanpa adanya hambatan keseimbangan antara berbagai faktor seperti tujuan, tenaga, serta waktu.Dengan demikian, instansi dapat segera mengambil tindakan jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggajian.
Monitoring dan Evaluasi serta Analisa Optimalisasi Anggaran
Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting dalam optimalisasi anggaran penggajian PPPK. Karena dari monitoring dan evaluasi akan mencegah dampak adanya penurunan realisasi kinerja dan kecurangan dalam penganggaran berikutnya. Monitoring dan evaluasi alam instansi pemerintahan sangat diperlukan karena untuk digunakan transaparansi anggaran kepada pihak bendahara OPD atau pihak BPK terkait. Instansi pemerintah X perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas dan efisiensi penggajian. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit internal atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk memastikan objektivitas.
Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penggajian. Jika ditemukan adanya kelemahan atau ketidakefisienan, instansi harus segera mengambil langkah perbaikan. Monitoring dan evaluasi yang berlanjut dapat memastikan bahwa anggaran penggajian digunakan dengan sebaik-baiknya.
Analisa optimalisasi anggaran penggajian PPPK di instansi pemerintah X memerlukan pendekatan yang komprehensif. Analisis kebutuhan, pengaturan struktur gaji, penerapan sistem penggajian yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang berkala merupakan langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan anggaran yang optimal. Dengan optimalisasi yang tepat, instansi pemerintah X dapat menghemat anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
***
Penulis : Fidela Zerlina
Pembimbing : Dr. Heru Tjaraka
Program Studi : D-III Akuntansi
Editor : Oky Sapto Mugi Saputro – Tim Branding Fakultas Vokasi UNAIR
