VOKASI NEWS – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting bagi pergerakan perekonomian di Indonesia. Peran sektor usaha ini sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan kedelapan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Namun, rendahnya literasi pengelolaan keuangan masih membuat sebagian pelaku usaha menghadapi kendala administrasi perpajakan.
Salah satu mekanisme pengawasan perpajakan yang kerap dihadapi pelaku usaha adalah penerbitan SP2DK. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tersebut diterbitkan oleh otoritas perpajakan. Tujuannya adalah memastikan kelengkapan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, SP2DK bukan merupakan hukuman, melainkan ruang klarifikasi yang mencerminkan prinsip keadilan sesuai tujuan keenam belas SDGs.
Kasus pengawasan tersebut dialami oleh seorang pelaku usaha yang disamarkan dengan nama Tuan X. Wajib pajak tersebut bergerak di bidang penjualan makanan, minuman, dan hasil pertanian. Teguran diterima setelah ditemukan ketidaksesuaian data perpajakan. Nilai peredaran bruto dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 tidak sesuai dengan data yang dimiliki fiskus.
Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif
Menghadapi teguran tersebut, regulasi perpajakan telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang kooperatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kelalaian administrasi dapat diselesaikan secara adil. Proses penyelesaiannya meliputi pembetulan SPT Tahunan dan penyesuaian daftar harta. Selain itu, pembaruan data dilakukan melalui penambahan aset tanah serta investasi reksa dana.
Selanjutnya, hasil validasi terhadap bukti pendukung menunjukkan bahwa total peredaran bruto mencapai Rp1.840.000.000,00. Penghitungan ulang pajak dilakukan menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen. Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi pelaku UMKM melalui fasilitas pembebasan peredaran bruto. Dengan demikian, omzet hingga Rp500.000.000,00 per tahun tidak dikenai pajak.
Fasilitas tersebut mampu meringankan kewajiban perpajakan pelaku usaha skala mikro. Berdasarkan hasil perhitungan, PPh Final terutang ditetapkan sebesar Rp6.700.000,00. Kekurangan pajak tersebut kemudian dilunasi untuk menyelesaikan temuan administrasi dalam SP2DK. Setelah itu, kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan Mendorong Pembangunan Berkelanjutan
Proses penyelesaian SP2DK memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya disiplin pembukuan. Kepatuhan dalam pengelolaan pajak membantu meminimalkan risiko sanksi administrasi pada masa mendatang. Di sisi lain, pelaporan yang tepat juga mendorong UMKM menjadi bagian dari ekosistem ekonomi formal. Langkah tersebut sejalan dengan tujuan kesembilan SDGs tentang industri, inovasi, dan infrastruktur.
Selain meningkatkan kepatuhan, pencatatan keuangan yang kredibel juga membuka peluang pengembangan usaha. Akses terhadap pembiayaan resmi maupun perluasan pasar menjadi lebih mudah diperoleh. Pada akhirnya, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
[BACA JUGA: Kesalahan Pengkreditan Pajak Masukan Berujung SP2DK pada PT X]
Penulis: Wisnu Putra Santosa
Pembimbing: Nitami Galih Pangesti
Editor: Sinta Rahmah (Tim Vokasi Branding)
