VOKASI NEWS – Pelaporan pajak perusahaan menuntut ketelitian yang tinggi, terutama ketika perusahaan memiliki banyak transaksi biaya dengan pihak internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, SP2DK perusahaan dapat muncul apabila terdapat perbedaan antara pelaporan wajib pajak dan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perbedaan tersebut dapat terjadi karena cara membaca transaksi, pengelompokan akun, periode pengakuan, maupun perlakuan fiskal atas biaya tertentu.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi perlu didokumentasikan dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan penjelasan yang didukung data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.
Penelaahan SP2DK perusahaan
Fenomena tersebut tergambar pada PT X, salah satu klien MAB Advisory, yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan sarana pengawasan yang digunakan otoritas pajak untuk meminta klarifikasi atas indikasi ketidaksesuaian data.
Dalam kasus ini, perbedaan berkaitan dengan pelaporan biaya pada SPT Tahunan PPh Badan dibandingkan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Selain itu, terdapat perhatian terhadap biaya kendaraan yang perlu ditelaah berdasarkan prinsip biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Namun, ketidaksesuaian dalam SP2DK tidak selalu menunjukkan adanya kekurangan pemotongan atau kesalahan pelaporan pajak. Oleh karena itu, setiap akun biaya perlu ditelusuri berdasarkan substansi transaksi dan dokumen pendukung. Pada PT X, proses penelaahan dilakukan dengan mencocokkan laporan keuangan, SPT Tahunan, SPT Masa, bukti transaksi, serta kertas kerja yang disusun untuk menjelaskan penyebab perbedaan.
Rekonsiliasi dan koreksi fiskal
Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian selisih timbul karena perbedaan administratif. Perbedaan tersebut meliputi periode pengakuan biaya dan klasifikasi transaksi. Selain itu, terdapat akun biaya yang tercatat dalam laporan keuangan, tetapi berdasarkan substansinya bukan merupakan objek pemotongan pajak tertentu.
Dengan demikian, penyelesaian SP2DK tidak hanya dilakukan dengan membandingkan angka. Sebaliknya, perusahaan juga perlu memahami karakter transaksi serta dasar perlakuan pajaknya agar klarifikasi dapat disampaikan secara tepat.
Selain melakukan rekonsiliasi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, PT X juga menelaah biaya kendaraan yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan oleh pegawai tertentu karena jabatan. Biaya tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya secara fiskal sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Setelah proses penelaahan selesai, perusahaan menindaklanjuti hasil klarifikasi melalui pembetulan SPT Tahunan serta penyelesaian kewajiban pajak yang timbul.
Pentingnya administrasi perpajakan yang tertib
Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menghitung dan membayar pajak. Lebih dari itu, perusahaan juga perlu menyusun dokumentasi yang rapi, melakukan rekonsiliasi secara berkala, serta memahami perlakuan pajak atas setiap transaksi. Oleh sebab itu, SP2DK dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi administrasi perpajakan internal.
Keterkaitan kasus ini dengan Sustainable Development Goals (SDGs) terlihat pada Tujuan ke-16, yaitu Peace, Justice and Strong Institutions. Kepatuhan perpajakan yang didukung pencatatan yang tertib, dokumentasi yang memadai, dan pelaporan yang transparan mencerminkan upaya membangun tata kelola yang akuntabel. Selain itu, penyelesaian SP2DK secara responsif dapat memperkuat administrasi perpajakan yang lebih tertib dan mendukung kelembagaan yang transparan.
Ke depan, perusahaan perlu memperkuat koordinasi antara bagian akuntansi dan perpajakan agar setiap transaksi biaya dapat diklasifikasikan sejak awal. Rekonsiliasi berkala, penyimpanan dokumen pendukung, serta pemahaman terhadap ketentuan fiskal menjadi langkah penting untuk meminimalkan selisih administratif. Dengan tata kelola perpajakan yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi risiko munculnya pertanyaan dari otoritas pajak.
[BACA JUGA: Optimalisasi Konten Edukasi Produk TikTok @168Part Melalui Metode AIDA]
Penulis: Welni Ulniogita
Editor: Sinta Rahmah (Tim Vokasi Branding)
