VOKASI NEWS – Indonesia menerapkan self assessment system dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan perusahaan perlu diidentifikasi dengan tepat agar memperoleh perlakuan perpajakan yang sesuai.
Dalam praktiknya, pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak belum tentu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tidak sedikit ketidaksesuaian yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan untuk menghindari pajak. Hal tersebut lebih disebabkan oleh kurang tepatnya identifikasi terhadap objek pajak atau perbedaan pemahaman mengenai perlakuan perpajakan atas suatu transaksi.
Ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya perbedaan antara data yang dimiliki dengan pelaporan wajib pajak, salah satu langkah yang dilakukan adalah menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat tersebut digunakan untuk meminta klarifikasi dari wajib pajak terkait perbedaan data yang ditemukan.
SP2DK sering kali dianggap sebagai tanda bahwa wajib pajak telah melakukan pelanggaran perpajakan. Padahal, fungsi utama SP2DK adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan data yang dianggap belum sesuai sebelum dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut. Dengan demikian, SP2DK merupakan bagian dari mekanisme klarifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan secara benar.
Hal tersebut juga terjadi pada salah satu wajib pajak badan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Perusahaan meyakini bahwa kewajiban perpajakannya telah dipenuhi karena seluruh transaksi telah dicatat dan dilaporkan sesuai pembukuan. Namun, dalam proses pengawasan, DJP menerbitkan SP2DK untuk meminta klarifikasi atas beberapa transaksi yang dinilai memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Bagaimana Ketidaksesuaian Tersebut Dapat Ditemukan?
Perkembangan sistem administrasi perpajakan memungkinkan DJP melakukan pengawasan berdasarkan analisis data yang dimiliki. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), serta informasi perpajakan lainnya.
Dalam kasus ini, fiskus menemukan bahwa perusahaan telah menerima Faktur Pajak Masukan atas transaksi jasa angkut yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan telah dipungut PPN oleh penyedia jasa. Namun, atas transaksi yang sama tidak ditemukan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
Selain itu, fiskus juga menemukan bahwa di dalam laporan keuangan perusahaan, tidak mencerminkan adanya biaya sewa maupun kepemilikan aset tetap berupa bangunan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bangunan yang digunakan perusahaan sebagai tempat usaha sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Mengapa Terjadi Perbedaan Pandangan?
Perbedaan pandangan dalam kasus ini muncul karena perusahaan dan fiskus menilai transaksi dari sudut pandang yang berbeda. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin melalui penyetoran dan pelaporan pajak sehingga menganggap kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Namun, dalam proses pengawasan, fiskus menemukan beberapa transaksi yang belum memperoleh perlakuan perpajakan sesuai ketentuan.
Salah satu transaksi yang menjadi perhatian fiskus adalah penggunaan jasa angkut dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, transaksi tersebut diperlakukan sebagai biaya operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Selama transaksi telah dicatat dalam pembukuan, perusahaan menganggap kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Namun, fiskus menilai bahwa transaksi jasa angkut tersebut termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ba Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Temuan lainnya juga terjadi pada penggunaan bangunan sebagai tempat usaha. Perusahaan tidak mencatat biaya sewa karena bangunan tersebut merupakan milik pemilik usaha sehingga menganggap tidak terdapat transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Namun, fiskus memandang bahwa perusahaan dan pemilik merupakan dua subjek pajak yang berbeda. Oleh karena itu, pemanfaatan bangunan tersebut tetap menimbulkan konsekuensi perpajakan berupa PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih berfokus pada pencatatan akuntansi, sementara analisis terhadap konsekuensi perpajakan atas setiap transaksi belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, pencatatan akuntansi tidak selalu mencerminkan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi. Oleh karena itu, setiap transaksi perlu dianalisis tidak hanya dari sisi akuntansi, tetapi juga berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Dilakukan?
Setelah menerima SP2DK, perusahaan menyampaikan tanggapan tertulis kepada fiskus disertai penjelasan mengenai transaksi yang menjadi perhatian. Selanjutnya dilakukan proses pembahasan antara wajib pajak dan fiskus untuk menyamakan pemahaman terhadap fakta yang terjadi serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang memuat kesepakatan antara wajib pajak dan fiskus mengenai hasil klarifikasi atas data yang dipermasalahkan. Melalui BA tersebut, disepakati bahwa masih terdapat kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Sebagai tindak lanjut, perusahaan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh kewajiban tersebut diselesaikan, proses penyelesaian SP2DK dinyatakan selesai.
Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi SP2DK tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melakukan perbaikan atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
Bagaimana Agar Permasalahan Serupa Tidak Terulang?
Kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pelaporan sering kali berawal dari kurang optimalnya identifikasi kewajiban perpajakan atas suatu transaksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun prosedur pemeriksaan internal. Prosedur tersebut memastikan setiap transaksi yang melibatkan pembayaran jasa maupun penggunaan aset ditelaah terlebih dahulu dari aspek perpajakan sebelum dilakukan pembayaran.
Selanjutnya, sebelum pelaporan pajak dilakukan, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dan data perpajakan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah memperoleh perlakuan perpajakan yang sesuai. Setelah pelaporan dilakukan, perusahaan dapat melaksanakan tax review secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi yang dicatat dalam pembukuan telah dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Di samping itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan juga menjadi faktor penting. Perubahan ketentuan perpajakan yang cukup dinamis menuntut perusahaan untuk terus memperbarui pemahaman mengenai jenis transaksi yang menjadi objek pajak. Hal ini diperlukan agar kesalahan dalam identifikasi dapat diminimalkan.
Kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pelaporan pajak tidak selalu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Ketidaksesuaian tersebut dapat muncul karena kurang tepatnya identifikasi terhadap perlakuan perpajakan atas suatu transaksi. Perbedaan cara pandang antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu transaksi menjadi salah satu penyebab diterbitkannya SP2DK.
Melalui proses klarifikasi yang dilakukan, perusahaan dapat memahami kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa SP2DK bukan hanya merupakan instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui proses pembinaan dan klarifikasi.
[BACA JUGA: Cara Cerdas Pakai Obat, Simple!]
Penulis: Rani Santriyani
Editor: Vioretha (Tim Vokasi Branding)
