Vokasi News – Sabtu, 21/08/2021 Komisi Aspirasi BLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga menyelenggarakan Dengar Pendapat Vokasi (DPV) Volume 2. Sebelumnya Komisi Aspirasi telah berhasil melaksanakan DPV Vol. 1 pada bulan Maret lalu. Program kerja DPV bertujuan untuk menjaring, mendiskusikan, dan menampung aspirasi dari mahasiswa Fakultas Vokasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan HIMA dari setiap program studi yang ada di Fakultas Vokasi, beberapa perwakilan BEM Fakultas Vokasi, serta perwakilan DLM UNAIR.
DPV Vol. 2 ini membahas empat topik yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan Fakultas Vokasi. Pembahasan pertama mengenai kendala kemahasiswaan dan administrasi, permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa Fakultas Vokasi adalah sulitnya menghubungi pihak akademik untuk mengurus surat rekomendasi.
“Saran untuk mengurus surat mahasiswa aktif lebih baik langsung ke ULT karena prosesnya lebih cepat.†ujar Julie Sintia, perwakilan DLM UNAIR
Mengenai administrasi kemahasiswaan yang dikeluhkan adalah respon pembuatan sertifikat yang lama, email untuk revisi sertifikat yang membingungkan, dan proses pengurusan sertifikat bahasa asing untuk kegiatan internasional.
“Saran untuk pengiriman pembuatan sertifikat bisa melalui email kemahasiswaan Fakultas Vokasi dengan mengirimkan file persetujuan proposal kegiatan, file excel peserta serta panitia acara, dan file psd sertifikat.†ujar Aisyah Cindy, Ketua Komisi Aspirasi BLM FV UNAIR.
Berbicara mengenai Birokrasi Fakultas, Rifqi Athala selaku Presiden BEM Fakultas Vokasi berharap bahwa pihak Dekanat dapat menindak tegas permasalahan birokrasi mahasiswa yang terkesan lambat ini. Dan jika ada kritik dari mahasiswa ia berharap, pihak dekanat dan kemahasiwaan tidak menyangkal karena sudah banyak aspirasi yang masuk dari teman-teman ORMAWA.
Pembahasan kedua mengenai Magang Merdeka, permasalahan yang ditemui oleh mahasiswa Fakultas Vokasi adalah sulitnya menghubungi pihak kemahasiswaan untuk mengurus surat rekomendasi magang dan memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan.
Alhasil hal tersebut membuat adanya mahasiswa yang gagal mendaftar magang kampus merdeka.
Yang ketiga pembahasan tentang vaksinasi yang menjadi syarat wajib KRS. Hal ini memberatkan sebagian mahasiswa, karena ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya positif COVID-19 namun tidak melakukan swab sehingga tidak memiliki bukti positif COVID-19. Sebenarnya dari pihak Dirmawa tidak memberatkan, cukup membuat surat penyataan yang ditanda tangani orang tua dan bermaterai. Apabila sampai pengurusan KRS tapi vaksinasi belum diverifikasi, yang bersangkutan bisa menghubungi pihak Fakultas. Karena proses verifikasi vaksin membutuhkan waktu yang lama.
Pembahasan terakhir mengenai UKT (Uang Kuliah Tunggal). Di masa pandemi ini banyak sekali mahasiswa yang mengajukan banding UKT, menurut catatan BEM Fakultas Vokasi ada sekitar kurang lebih 1.200 mahasiswa yang mengajukan banding dan sebagian besar lolos. Pihak Adkesma UNAIR juga mengupayakan untuk menekan lebih rendah lagi nominal banding UKT, karena banyak mahasiswa yang merasa bahwa potongan nominal banding UKT semester ini lebih sedikit dibandingkan semester kemarin. Sedangkan untuk pembayaran UKT dengan status penangguhan biasanya akan diupdate paling lambat sebelum KRS dilaksanakan. Namun jika sampai hari KRS berlangsung tetapi statusnya masih tertulis penangguhan, mahasiswa tidak perlu khawatir karena masih bisa melakukan KRS sebagaimana mestinya.
Di akhir acara, sebagian besar HIMA setuju untuk mengumpulkan bukti berupa screenshot ataupun bukti yang lain sebagai lampiran ketika forum bersama Dekanat pada acara Ngobrol Bareng Dekanat II. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspirasi dari Ormawa.
Yang diharapkan dari acara ini adalah BLM, BEM dan HIMA prodi mampu bersinergi bersama untuk membawa Fakultas Vokasi lebih baik kedepannya. Dan juga yang diharapkan dari pihak Dekanat adalah mau mendengar dan memperhatikan aspirasi-aspirasi dari warga Vokasi dengan seksama agar tercipta lingkungan Vokasi yang sejahtera.
Penulis : Fina Aprilia Sabilana
Prodi : D3 Teknik Gigi 2020
