VOKASI NEWS – Di era keterbukaan informasi keuangan global, menyimpan dana di luar negeri tidak lagi menjamin kerahasiaan dari pengawasan pajak. Perkembangan kerja sama internasional telah meningkatkan transparansi dalam pertukaran informasi keuangan antarnegara. Berbagai negara kini menerapkan skema Automatic Exchange of Information (AEoI) yang memungkinkan pertukaran data rekening keuangan secara otomatis antarotoritas pajak. Melalui skema tersebut, informasi mengenai aset dan rekening keuangan dapat diakses oleh otoritas pajak negara asal pemilik rekening.
Bagi Indonesia, mekanisme ini memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh data rekening milik Wajib Pajak yang berada di luar negeri. Data yang diterima kemudian diolah dan dianalisis sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Proses pencocokan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penghasilan atau harta yang belum dilaporkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi data yang belum dilaporkan, DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) guna memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari Wajib Pajak.
Di era keterbukaan informasi keuangan global, menyimpan dana di luar negeri tidak lagi menjamin kerahasiaan pajak. Berbagai negara menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk pertukaran data rekening keuangan antarotoritas pajak. Melalui mekanisme tersebut, DJP dapat memperoleh informasi rekening milik Wajib Pajak Indonesia di luar negeri. Data yang diterima kemudian dibandingkan dengan informasi yang dilaporkan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, DJP dapat menerbitkan SP2DK untuk meminta klarifikasi lebih lanjut.
Jejak Digital yang Tak Terduga
Melalui pencocokan data Exchange of Information (EOI) Rekening Keuangan (Inbound) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, fiskus menemukan adanya selisih penghasilan luar negeri sebesar Rp5.483.529. Selisih tersebut diketahui belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Penghasilan yang belum tercatat tersebut berasal dari bunga tabungan yang diperoleh dari rekening luar negeri. Selain itu, terdapat keuntungan selisih kurs atas simpanan dalam mata uang asing senilai setara USD4.000 yang turut menjadi sumber perbedaan data tersebut.
Selain temuan terkait penghasilan luar negeri, fiskus juga menemukan adanya perbedaan saldo harta antara jumlah yang diungkapkan Wajib Pajak dalam program pengampunan pajak dan jumlah yang tercantum dalam SPT Tahunan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih nilai harta yang cukup signifikan sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Fiskus juga mencermati transaksi pencairan deposito senilai Rp2.000.000.000 yang terjadi pada tahun pajak yang sama. Transaksi tersebut perlu dikaitkan dengan adanya peningkatan aset berupa tabungan dan kendaraan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Ketiga temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Klarifikasi Berujung Pembetulan
Menanggapi SP2DK yang diterbitkan oleh fiskus, Wajib Pajak memilih bersikap kooperatif dengan menyampaikan surat jawaban resmi. Dalam klarifikasinya, Wajib Pajak mengakui adanya penghasilan luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Selain itu, Wajib Pajak juga mengakui sebagian penghasilan dalam negeri yang sebelumnya belum dicantumkan dalam pelaporan pajak. Terkait perbedaan saldo harta, Wajib Pajak menjelaskan bahwa penurunan nilai harta terutama disebabkan oleh penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wajib Pajak juga menerangkan bahwa perubahan nomor rekening deposito terjadi secara otomatis setelah jatuh tempo sehingga bukan merupakan indikasi adanya penghasilan atau harta yang sengaja disembunyikan.
Sebagai tindak lanjut atas hasil klarifikasi, Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan mencantumkan seluruh penghasilan yang sebelumnya belum dilaporkan. Perhitungan ulang kewajiban pajak kemudian dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan adanya kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 sebesar Rp3.538.950. Wajib Pajak selanjutnya melunasi seluruh kekurangan pajak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Karena penghasilan luar negeri yang diterima tidak dikenakan pemotongan pajak di negara asalnya, kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) tidak dapat diklaim. Setelah seluruh proses klarifikasi, pembetulan, dan pelunasan selesai dilaksanakan, KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian SP2DK sebagai tanda berakhirnya kasus tanpa perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
Implikasi Kepatuhan Pajak di Era Pertukaran Informasi Global
Kasus ini menunjukkan bahwa SP2DK bukan merupakan bentuk vonis terhadap Wajib Pajak. SP2DK justru memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengklarifikasi dan memperbaiki data perpajakannya secara sukarela. Di sisi lain, penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) menegaskan bahwa batas negara tidak lagi menjadi hambatan dalam pengawasan perpajakan. Pertukaran informasi keuangan antarnegara memungkinkan otoritas pajak memperoleh data yang lebih luas dan akurat. Oleh karena itu, pencatatan serta pelaporan seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi kewajiban penting yang tidak dapImplikasi Kepatuhan Pajak di Era Pertukaran Informasi Globalat dianggap sebagai formalitas semata.
[BACA JUGA: Aktivitas Fisik Bantu Ringankan Gejala Menopause pada Wanita Premenopause]
Penulis: Aninda Muliawati
Editor: Aghnia Faizatus (Tim Branding Vokasi)
