VOKASI – Merdeka belajar dan transformasi pendidikan tinggi menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Dalam perjalanan perubahan metode pendidikan di Indonesia menuju kemajuan, Kemendikbudristek RI terus melakukan inovasi program kerja. Menurut Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim, perguruan tinggi harus bisa menuntun mahasiswa kepada perubahan secara ‘cepat’ dan ‘ masif’.
Maka dari itu lewat Merdeka Belajar episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk mengatur metode pembelajaran secara mandiri.
Episode ke-26 Merdeka Belajar
Dalam episode ke 26 ini, terdapat 2 kebijakan yang disampaikan kepada perguruan tinggi yaitu terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Kedua kebijakan itu muncul karena ada temuan ketidakefektifan sistem. Khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan finansial yang masih berbelit-belit.
Pada pokok pertama yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdapat 3 kerangka yang akan disederhanakan diantaranya, lingkup standar pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Mulanya ada 8 standar, kemudian disederhanakan menjadi 3 standar. Standar kompetensi lulusan pun dibuat lebih dinamis dan sederhana. Luaran tugas akhir mahasiswa tidak harus berupa karya tulis ilmiah. Akan tetapi bisa berbentuk prototipe, proyek, maupun luaran lain yang bersifat praktis.
Kebijakan mengenai Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi juga dibuat lebih sederhana. Beberapa perubahan yang diusung dalam kebijakan ini yaitu status akreditasi disederhanakan, semua biaya akreditasi baik yang dilakukan di BAN-PT dan juga LAM akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya transformasi Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi ini, maka dapat memberikan benefit perguruan tinggi memiliki ruang gerak lebih luas. Khususnya dalam hal penentuan diferensiasi misi, berkurangnya beban administrasi dan finansial terhadap pengurusan akreditasi. Hal itu memungkinkan perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus terhadap peningkatan tri dharma perguruan tinggi.
Relevansi Merdeka Belajar dengan Pendidikan Vokasi
Kebijakan pembaruan terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi ini juga memiliki pengaruh yang besar pada pendidikan vokasi. Disampaikan oleh Bapak Ali Ridho Barakbah selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang juga bersama Ibu Kiki Yuliati sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, bahwa program ini sangat membantu dari segi metode pendidikan vokasi yang mana sebagian besar berhubungan dengan mitra baik dari segi pembelajaran maupun vokasi itu sendiri hingga benefit nya dapat dirasakan oleh mahasiswa sampai penyelesaian tugas akhir hingga kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang ada di industri.
***
Penulis: Axa Yuliananta Pramoedya
Editor: Oky Sapto Mugi Saputro – Tim Branding Fakultas Vokasi UNAIR
